Pengertian Demokrasi Terpimpin – Hallo sobat masih bersama dengan admin yang akan berbagi informasi mengenai Pengertian Demokrasi Terpimpin. Mungkin masih banyak dari kita yang belum tau mengenai istilah tersebut. Karenanya para review kali ini Sumberpengertian.com akan mengulasnya khusus untuk anda.
Pengertian Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin dikenal juga dengan istilah terkelola, adapun istilah ini digunakan untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otoraksi.
Otoraksi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya di pegang oleh satu orang. Istilah ini diambil dari bahasa yunani “autokrator” atau yang secara harfiah dapat diartikan sebagai penguasa tunggal.
Dengan kata lain Demokrasi Terpimpin dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dalam pengambilan keputusan atau kebijakan berpusat pada satu orang (pemimpin). Dalam hal ini kekuasaan politik di pegang penuh oleh satu orang.
Pada Demokrasi Terpimpin rakyat dicegah untuk ikut andil atau memberikan dampak terhadap pemerintahan melalui pengefektifan teknik kinerja humas yang berkelanjutan.
Sejarah Demokrasi Terpimpin
Sistem Demokrasi Terpimpin digunakan pertama kali oleh Presiden Ir. Soekarno tepatnya pada 17 Agustus 1959. Demokrasi Terpimpin berjalan berdasarkan Dekret Presiden dan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1959.
Paham ini menganut Sila Ke-4 dari Pancasila yang isinya “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud dari faham ini adalah musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara keseluruhan kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip Nasakom. (Nasakom ; Nasionalisme, Agama, dan Komunisme)
Namun prinsip Nasakom ini dinilai bertolak belakang oleh Para Ulama di Indonesia karena mengikutsertakan paham komunis yang kontras dengan paham agama.
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
Pelaksanaan dari Demokrasi Terpimpin yakni Pembentukan MPRS, Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Semerntara, Pembentukan Front Nasional, Pembentukan Kabinet Kerja, dan Pembubaran DPR.
Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang berdasarkan pada Dekrit presiden pada 5 Juli 1959 membawa dampak positif dan negatif. Berikut adalah dampak Positif dan negatif pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
Dampak Positif Demokrasi Terpimpin
- Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis yang berkepanjangan.
- Memberikan pedoman yang jelas yakni UUD 1945.
- Merintis pembentukan Lembaga Tinggi Negara yakni MPRS dan DPAS.
Dampak Negatif Demokrasi Terpimpin
- Memberikan kekuasaan besar kepada kepala negara atau Presiden, MPR dan lembaga tinggi negara lainnya.
- Memberi peluang terhadap militer untuk ikut terjun ke dalam dunia politik.
Pada Demokrasi Terpimpin masa pemerintahan Presiden Soekarno kekuasaan mutlak terletak pada presiden. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sedangkan aktivitas partai sendiri dibatasi.
Dampak Demokrasi Terpimpin Terhadap Situasi Politik
Demokrasi Terpimpin membawa dampak besar bagi pemerintahan Indonesia kala itu. Karena Demokrasi Terpimpin juga diwarnai oleh kepemimpinan PKI dan kaum borjunis nasional.
Hal ini membawa pengaruh yang besar terhadap bangsa Indonesia diantaranya pendapatan ekspor Indonesia yang menurun, infasi yang terus merangkak naik dan juga mewabahnya korupsi oleh kaum birokrat dan militer. Dikutip dari : Wikipedia
Baca juga : Pengertian Reformasi
Semoga informasi Pengertian Demokrasi Terpimpin ini dapat menambah wawasan anda. Simak terus informasi lainnya pada artikel selanjutnya di Sumberpengertian.com